Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Hai sobat Student-Society yang baik hati, pada kesempatan yang berbahagia ini admin ingin menyebarkan rujukan soal sekitar 50 Soal untuk matapelajaran PKN bagi adik adik yang sedang dduk dibangku kelas 10 SMA/MA. Oiya Dalam kurikulum Pendidikan Dasar 94, terdapat mata pelajaran “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”, yang di singka dengan PPkn. Istilah “Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan”, pada ketika itu secara aturan tertera dalam undang-Undang No 2/1989 wacana Sistem Pendidikan Nasional. Sejak di Undangkannya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 secara aturan istilsh tersebut sudah menjelma “Pendidikan Kewarganegaraan”. Oleh alasannya ialah itu nama mata pelajaran tersebut di SD menjelma Mata Pelajaran Pendidikan Kewaganegaraan.
Dalam Kurikulum 1957, dan Kurikulum 1961 tidak dikenal adanya mata Pelajaran Penendidikan Kewarganegaraan. Dalam Kurikulum 1946 dan 1957 materi tersebut itu dikemas dalam Mata Pelajaran Pengetahuan Umum di SD atau Tata Negara di Sekolah Menengah Pertama dan SMA.
Dalam Kurikulum SD tahun 1968 di kenal Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Menurut Kurikulum SD 1968 Pendidikan Kewargaan Negara meliputi Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics yang di artikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara. Dalam kurikulum Sekolah Menengah Pertama 1968 PKN tersebut meliputi materi sejarah Indonesia dan Tata Negara, sedang dalam Kurikulum Sekolah Menengan Atas 1968 PKN lebih banyak berisikan materi Undang-Undang Dasar 1945.
Menrut Kurikulum SPG 1968 PKN meliputi sejarah Indonesia, UUD, Kemasyarakatan, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam Kurikulum Proyek Printis sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 terdapat Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Pengetahuan Kewargaan Negara.
Menurut Kurikulum PPSP 1973 di perkenalkan Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial untuk SD 8 tahun yang berisikan integrasi materi Ilmu pengetahuan Sosial. Di sekolah Menengah 4 tahun selain studi Sosial terpadu juga terdapat Mata pelajaran PKN sebagai Program inti dan Civics dan Hukum sebagai kegiatan utama Jurusan Sosial.
Oleh Somantri (1967) istilah Kewargaannegara merupakan terjemahan dari “civics” yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik biar menjadi warga Negara yang baik (good citizen)
Warga Negara yang baik ialah warga Negara yang tahu, mau, dn bisa berbuat baik “(somantri 1970) atau secara umum yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakanhak dan kewajibanya sebagai warga Negara”
(Winaaputra 1978) Di lain pihak, istilah Kewarganegaraan dipakai dalam perundangan mengenai Status formal warga negara dalam suatu negara. Misalnya sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 1946 dan Peraturan wacana diri kewarganegaraan serta peraturan wacana naturalisasi atau perolehan status sebagai warga negara Indonesia bagi Orang-orang warga Negara Asing.
Kedua konsep tersebut sekarang di gunakan untuk kedua-duanya dengan istilah kewarganegaraan yang secara konseptul diadopsi dari konsep citizenship, yang secara umum di artikan sebagai hal-hal yang terkait pada status aturan (legal standing)dan karekter warga negara, sebagaimana dipakai dalam Perundang-undangan Kewarganegaraan untuk status warga negara, dan pendidikan kewarganegaraan untuk kegiatan pengembangan karekter warga negara secara kurikuler.
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Sekolah sebagai wahana pengembangan warga yang demokratis dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler pendidikan Kewarganegaraanyang harus menjadi wahana psikologis-pedagogis yang utama.
Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Bagi sobat Student-Society dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di Student-Society dalam bentuk file doc. Berikut ini ialah rincian Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...
Berikut Student-Society memperlihatkan Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA
PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kau anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru
A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!
1. Kemerdekaan memeluk agama dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan bentuk hak asasi….
a. politik
b. pribadi
c. sosial dan budaya
d. persamaan hukum
e. proteksi hukum
Jawaban: b
2. Berdasarkan pasal 19 Ayat (1) anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melaui….
a. keputusan presiden
b. pemilihan umum
c. undang-undang
d. ketetapan MPR
e. menteri
Jawaban: b
3. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas….
a. pasal-pasal
b. pembukaan dan penjelasan
c. pembukaan dan batang tubuh
d. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan
e. pasal, aturan peralihan dan aturan penjelas
Jawaban: d
4. Landasan Konstitusional di Indonesia yang sah dan dijunjung tinggi seluruh bangsa Indonesia adalah….
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang
c. Pancasila
d. Ketetapan MPR
e. Instruksi Presiden
Jawaban: a
5. Pemerintah tempat dan DPRD menganut asas….
a. sosial dan politik
b. otonomi dan ekonomi
c. otonomi dan kiprah pembantuan
d. ekonomi dan politik
e. otonomi dan politik
Jawaban: c
6. Berikut ini tidak termasuk dalam tujuan penyelenggaraan otonomi tempat adalah….
a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan
c. desentralisasi melahirkan otonomi daerah
d. pemeliharaan korelasi yang harmonis antara pusat dan daera
e. mengoptimalkan potensi daerah
Jawaban: c
7. Sumber motivasi dan aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia serta impian yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional adalah….
a. Pancasila
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
c. Batan g Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
d. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
e. perundang-undangan
Jawaban: b
8. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balances merupakan pernyataan wacana negara memuat….
a. Zul Afdi Ardian
b. Jimly Ashiddiqie
c. Moh. Kusnardi
d. Harmaily Ibrahim
e. Montesquieu
Jawaban: b
9. Konsep trias politica ditemukan oleh….
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Zul Afdi Ardian
d. Harmaily Ibrahim
e. Moh. Kusnardi
Jawaban: b
10. Buku yang berjudul Two Treaties of Government mengusulkan agarkekuasaan di dalam Negara itu dibagi dalam organ-organ Negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda merupakan karangan….
a. Mostesquieu
b. Miriam Budiardjo
c. Jimly Ashiddiqie
d. John Locke
e. Harmaily Ibrahim
Jawaban: d
11. Lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah disebut….
a. departemen
b. kementerian
c. DPD
d. DPR
e. MPR
Jawaban: b
12. Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor….
a. 37 tahun 2008
b. 38 tahun 2008
c. 39 tahun 2008
d. 40 tahun 2008
e. 41 tahun 2008
Jawaban: c
13. Kekuasaan yang berafiliasi dengan penyelenggaraan investigasi atas pengelolaan dan tanggung jawab wacana keuangan negara disebut kekuasaan….
a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif
Jawaban: d
14. Kekuasaan untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah disebut kekuasaan….
a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif
Jawaban: a
15. Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di tempat disebut….
a. otonomi daerah
b. sentralisasi
c. desentralisasi
d. kewenangan daerah
e. pemisah kekuasaan
Jawaban: a
16. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 wacana kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian Negara yang dibuat berjumlah….kementerian Negara
a. 30
b. 31
c. 32
d. 33
e. 34
Jawaban: e
17. BNP2TKI ialah kepanjangan dari….
a. Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
b. Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal
c. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
d. Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
e. Dadan Naional Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Jawaban: c
18.Kelompok sosial yang menududuki wilayah atau tempat tertentu yang diorganisir di bawah forum politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak memilih tujuan nasionalnya disebut….
a. wilayah
b. Negara
c. pemerintah
d. daerah
e. lembaga
Jawaban: b
19. Organisasi masyarakat mempunyai daerah, yang mana kekuasaan Negara berlaku sebagai kedaulatan, merupakan pengertian Negara menurut….
a. Miriam Budiardjo
b. Joko Sutomo
c. Sunarko
d. George Jellink
e. Robert Mac Iver
Jawaban: c
20. Suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara ketertiban, menghormati keribadian warga Negara ,melindungi rakyat, dan membuat kesejahteraan umum, merupakan definisi Negara sebagai…
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. Negara intergralistik
e. Negara federal
Jawaban: b
21. Tokoh yang beropini bahwa insan pada hakikatya merdeka dan sama, maka untuk menjamin hak-hak insan didirikan Negara, serta aturan harus menjadi dasar Negara adalah….
a. John Locke
b. Montesquie
c. Sunarko
d. J.J Rousseau
e. Miriam Budiardjo
Jawaban: d
22. Kumpulan insan yang hidup bermasyarakat di wilayah suatu Negara dan mempunyai impian untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik disebut….
a. warga Negara
b. rakyat
c. penduduk
d. orang asing
e. bukan penduduk
Jawaban: b
23. Orang-orang yang berada di wilayah suatu Negara, tetapi status hukumnya sebagai warga Negara lain dan mereka tunduk pada peraturan aturan Negara tempat mereka berada, disebut….
a. penduduk
b. bukan penduduk
c. warga Negara
d. orang asing
e. rakyat
Jawaban: d
24. Unsur mutlak suatru Negara sebagai tempat berhuninya Negara dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat disebut….
a. rakyat
b. penduduk
c. wilayah Negara
d. wilayah daratan
e. wilayah lautan
Jawaban: c
25. Wilayah lautan suatu Negara yang lebih dari 200 mil maritim disebut….
a. ZEE
b. batas zona bersebelahan
c. batas maritim territorial
d. batas landas benua
e. batas garis pantai
Jawaban: a
26. Pola tingkah laris individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dan sistem politik disebut….
a. budaya politik
b. sistem politik
c. infrastruktur politik
d. suprastruktur politik
e. partai politik
Jawaban: a
27. Dibawah ini yang bukan merupakan suprastruktur politik Indonesia adalah….
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
e. LSM
Jawaban: e
28. Di bawah ini yang bukan merupakan insfrastruktur politik Indonesia adalah….
a. partai politik
b. kelompok kepentingan
c. kelompok penekan
d. presiden
e. media komunikasi politik
Jawaban: d
29. Sekelompok insan yang bersatu atau mengadakan kegiatan alasannya ialah adanya kepentingan tertentu disebut….
a. partai politik
b. kelompok penekan
c. kelompok penekanan
d. media komunikasi politik
e. tokoh politik
Jawaban: c
30. Instrumen politik yang berfungsi memberikan gosip dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya adalah….
a. kelompok penekan
b. tokoh politik
c. partai politik
d. kelompok kepentingan
e. media komunikasi politik
Jawaban: e
31. Sbsistem dari sistem sosial merupakan….
a. sistem nilai
b. sistem norma
c. sistem politik
d. sistem keluarga
e. sistem pemerintahan
Jawaban: c
32. Institusi politik yang dipakai oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran selesai adalahuntuk memengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah disebut sebagai….
a. kelompok kepentingan
b. kelompok penekan
c. kelompok politik
d. media komunikasi politik
e. kelompok tokoh politik
Jawaban: b
33. Partai politik ialah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terogsnisasi, yang bertindak sebagai suatu politik, dan bertujuan menguasai pemerintahan, serta melaksanakan budi umum mereka, merupakan pengertian partai politik menurut….
a. Mariam Budiarjo
b. Mostesquieu
c. Sugmund Neumann
d. Roger F. Soltau
e. George Jellineck
Jawaban: d
34. Kata partisipasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu….
a. participatie
b.participation
c. partilipatio
d. participare
d. participationare
Jawaban: a
35. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai semenjak pembuatan keputusan hingga dengan evaluasi keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan disebut….
a. partisipasi sosial
b. partisipasi budaya
c. partisipasi ekonomi
d. partisipasi politik
e. pastisipasi keamanan
Jawaban: d
36. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu….
a. autonomos
b. aoutonomatica
c. autonomaia
d. autonomy
e. automanica
Jawaban: a
37. Keleluasaan daerahuntuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara positif ada dan diharapkan serta tumbuh, hdup, dan berkembang di tempat disebu prinsip otonomi….
a. sluas-luasnya
b. bertanggung jawab
c. nyata
d. satu arah
e. menyeluruh
Jawaban: c
38. Di bawah ini merupakan pemerintah daerah, kecuali….
a. gubernur
b. presiden
c. bupati
d. walikota
e. camat
Jawaban: b
39. Istilah dari yustisi, yaitu….
a. keamanan
b. ketertiban
c. pertahanan
d. peradilan
e. kesejahteraan
Jawaban: d
40. Ampunan yang diberikan presiden kepada orang yang telah dijatuhi eksekusi atas pertimbangan Mahkamah Agung disebut….
a. amnesti
b. reabilitasi
c. abolisi
d. kodlisi
e. grasi
Jawaban: e
41. Sebutkan kekuasaan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945!
Jawaban: Kekuasaan dan kewenangan presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar
(2) Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu wakil presiden
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pesiden memutuskan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya sanggup dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 7A
Presiden dan/atau wakil presiden sanggup diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik apabila terbukti telah melaksanakan pelanggaan aturan berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakl presiden.
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian presiden dan/wakil presiden sanggup diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan peminatan kepadaMhkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melaksanakan pelanggaran aturan berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Pasal 7C
Presiden tidak dpat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwaklan Rakyat.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan jawaban keadaan ancaman ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal pengangkatan duta, presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden mendapatkan penempatan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 14
(1) Presiden memberi pengampunan sanksi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan penghapusan dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undnag-undang.
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusn tertentu dalam pemerintahan
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
42. Sebutkan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan pemerintah!
Jawaban: Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan pemerintah, terdiri atas:
a. Kementerian Sekertariat Negara
b. Kementerian Riset dan Teknologi
c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
d. Kementerian Lingkungan Hidup
e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Politik
g. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
i. Kemeterian Badan Usaha Milik negara
j. Kementerian Perumahan Rakyat
k. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
43. Sebutkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Jawaban: Berikut ini dipaparkan batasbatas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.
a. Batas Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakam negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah maritim Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan maritim lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
b. Batas Wiayah Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia disebelah terpisah jauh dengan daratan India,tetapi keduanya mempunyai batas batas batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India ialah pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
c. Batas Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati korelasi bilateral antar kedua negara wacana batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur,yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).
d. Batas Wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste ialah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999., dahulu Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah Provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, tepatnya di kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi pribadi (ZEE) dan batas landas kontinen.
44. Jelaskan perbedaan apatride dan bipatride!
Jawaban: Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sma sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa X yang menganut asas soli lahir di negara Y yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara Y. Dengan demikian orang tersebut tidak sanggup mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewargnegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa X yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara Y yang menganut asas ius soli. Oleh alasannya ialah ia keturunan bangsa X, maka ia di anggap sebagai warga negara X. Akan tetapi,negara Y juga menganggap ia warga negaranya alasannya ialah berdasarkan tempat lahirnya.
45. Sebutkan komponen-komponen insfrastrujtur politik Indonesia!
Jawaban: Insfrastruktur politik Indonesia meliputi lima komponen yaitu partai politik, kelompok kepentingan, keompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.
46. Jelaskan yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia!
Jawaban: Adapun pengertian warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 945 pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orangorang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
47. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah!
Jawaban: Prinsip otonomi tempat adalah:
a. Otonomi seluas-luasnya.
b. Otonomi merata.
c. Otonomi bertanggungjawab.
48. Bagaimanakah hubngan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah!
Jawaban: Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah tempat dikenal ketika asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsetrasi, asas perbantuan, dan otonomi daerah.
49. Sebutkan fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah!
Jawaban: Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi tempat meiliki tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi layanan.
b. Fungsi pengaturan.
c. Fungsi pemberdayaan antara lain:
1) Menyediakan insfrastruktur ekonomi
2) Menyediakan barag dan jasa objektif
3) Menjembatani konflik dalam masyarakat
4) Menjaga kompetisi
5) Menjamin askes minimal setiap individu kepada barang dan jasa
6) Menjaga stabilitas ekonomi
50. Sebutkan kiprah dan wewenang kepala daerah!
Jawaban: Tugas dan wewenang kepala daerah, termuat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 25, di antaranya sebagai berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
B. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
c. Menetapkan peraturan derah yang telah menerima persetujuan bersama DPRD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah wacana APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f. Mewakili wilayahnya di dalam dan diluar pengadilan.
g. Melaksanakan kiprah dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikianlah gosip yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru para siswa akan lebih semangat lagi dalam berguru demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!
 |
| Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru |
HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Apabila kita kaji secara historis-kurikuler mata pelajaran tersebut telah mengalami pasang surut pemikiran dan praktis. Sejak lahir kurikulum tahun 1946 di awal kemerdekaan hingga pada abad reformasi ketika ini.Dalam Kurikulum 1957, dan Kurikulum 1961 tidak dikenal adanya mata Pelajaran Penendidikan Kewarganegaraan. Dalam Kurikulum 1946 dan 1957 materi tersebut itu dikemas dalam Mata Pelajaran Pengetahuan Umum di SD atau Tata Negara di Sekolah Menengah Pertama dan SMA.
Dalam Kurikulum SD tahun 1968 di kenal Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Menurut Kurikulum SD 1968 Pendidikan Kewargaan Negara meliputi Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics yang di artikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara. Dalam kurikulum Sekolah Menengah Pertama 1968 PKN tersebut meliputi materi sejarah Indonesia dan Tata Negara, sedang dalam Kurikulum Sekolah Menengan Atas 1968 PKN lebih banyak berisikan materi Undang-Undang Dasar 1945.
Menrut Kurikulum SPG 1968 PKN meliputi sejarah Indonesia, UUD, Kemasyarakatan, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam Kurikulum Proyek Printis sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 terdapat Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Pengetahuan Kewargaan Negara.
Menurut Kurikulum PPSP 1973 di perkenalkan Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial untuk SD 8 tahun yang berisikan integrasi materi Ilmu pengetahuan Sosial. Di sekolah Menengah 4 tahun selain studi Sosial terpadu juga terdapat Mata pelajaran PKN sebagai Program inti dan Civics dan Hukum sebagai kegiatan utama Jurusan Sosial.
Oleh Somantri (1967) istilah Kewargaannegara merupakan terjemahan dari “civics” yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik biar menjadi warga Negara yang baik (good citizen)
Warga Negara yang baik ialah warga Negara yang tahu, mau, dn bisa berbuat baik “(somantri 1970) atau secara umum yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakanhak dan kewajibanya sebagai warga Negara”
(Winaaputra 1978) Di lain pihak, istilah Kewarganegaraan dipakai dalam perundangan mengenai Status formal warga negara dalam suatu negara. Misalnya sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 1946 dan Peraturan wacana diri kewarganegaraan serta peraturan wacana naturalisasi atau perolehan status sebagai warga negara Indonesia bagi Orang-orang warga Negara Asing.
Kedua konsep tersebut sekarang di gunakan untuk kedua-duanya dengan istilah kewarganegaraan yang secara konseptul diadopsi dari konsep citizenship, yang secara umum di artikan sebagai hal-hal yang terkait pada status aturan (legal standing)dan karekter warga negara, sebagaimana dipakai dalam Perundang-undangan Kewarganegaraan untuk status warga negara, dan pendidikan kewarganegaraan untuk kegiatan pengembangan karekter warga negara secara kurikuler.
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Sekolah sebagai wahana pengembangan warga yang demokratis dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler pendidikan Kewarganegaraanyang harus menjadi wahana psikologis-pedagogis yang utama.
Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA
Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Bagi sobat Student-Society dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di Student-Society dalam bentuk file doc. Berikut ini ialah rincian Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...
Berikut Student-Society memperlihatkan Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA
PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kau anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru
A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!
1. Kemerdekaan memeluk agama dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan bentuk hak asasi….
a. politik
b. pribadi
c. sosial dan budaya
d. persamaan hukum
e. proteksi hukum
Jawaban: b
2. Berdasarkan pasal 19 Ayat (1) anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melaui….
a. keputusan presiden
b. pemilihan umum
c. undang-undang
d. ketetapan MPR
e. menteri
Jawaban: b
3. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas….
a. pasal-pasal
b. pembukaan dan penjelasan
c. pembukaan dan batang tubuh
d. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan
e. pasal, aturan peralihan dan aturan penjelas
Jawaban: d
4. Landasan Konstitusional di Indonesia yang sah dan dijunjung tinggi seluruh bangsa Indonesia adalah….
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang
c. Pancasila
d. Ketetapan MPR
e. Instruksi Presiden
Jawaban: a
5. Pemerintah tempat dan DPRD menganut asas….
a. sosial dan politik
b. otonomi dan ekonomi
c. otonomi dan kiprah pembantuan
d. ekonomi dan politik
e. otonomi dan politik
Jawaban: c
6. Berikut ini tidak termasuk dalam tujuan penyelenggaraan otonomi tempat adalah….
a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan
c. desentralisasi melahirkan otonomi daerah
d. pemeliharaan korelasi yang harmonis antara pusat dan daera
e. mengoptimalkan potensi daerah
Jawaban: c
7. Sumber motivasi dan aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia serta impian yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional adalah….
a. Pancasila
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
c. Batan g Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
d. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
e. perundang-undangan
Jawaban: b
8. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balances merupakan pernyataan wacana negara memuat….
a. Zul Afdi Ardian
b. Jimly Ashiddiqie
c. Moh. Kusnardi
d. Harmaily Ibrahim
e. Montesquieu
Jawaban: b
9. Konsep trias politica ditemukan oleh….
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Zul Afdi Ardian
d. Harmaily Ibrahim
e. Moh. Kusnardi
Jawaban: b
10. Buku yang berjudul Two Treaties of Government mengusulkan agarkekuasaan di dalam Negara itu dibagi dalam organ-organ Negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda merupakan karangan….
a. Mostesquieu
b. Miriam Budiardjo
c. Jimly Ashiddiqie
d. John Locke
e. Harmaily Ibrahim
Jawaban: d
11. Lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah disebut….
a. departemen
b. kementerian
c. DPD
d. DPR
e. MPR
Jawaban: b
12. Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor….
a. 37 tahun 2008
b. 38 tahun 2008
c. 39 tahun 2008
d. 40 tahun 2008
e. 41 tahun 2008
Jawaban: c
13. Kekuasaan yang berafiliasi dengan penyelenggaraan investigasi atas pengelolaan dan tanggung jawab wacana keuangan negara disebut kekuasaan….
a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif
Jawaban: d
14. Kekuasaan untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah disebut kekuasaan….
a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif
Jawaban: a
15. Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di tempat disebut….
a. otonomi daerah
b. sentralisasi
c. desentralisasi
d. kewenangan daerah
e. pemisah kekuasaan
Jawaban: a
16. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 wacana kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian Negara yang dibuat berjumlah….kementerian Negara
a. 30
b. 31
c. 32
d. 33
e. 34
Jawaban: e
17. BNP2TKI ialah kepanjangan dari….
a. Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
b. Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal
c. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
d. Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
e. Dadan Naional Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Jawaban: c
18.Kelompok sosial yang menududuki wilayah atau tempat tertentu yang diorganisir di bawah forum politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak memilih tujuan nasionalnya disebut….
a. wilayah
b. Negara
c. pemerintah
d. daerah
e. lembaga
Jawaban: b
19. Organisasi masyarakat mempunyai daerah, yang mana kekuasaan Negara berlaku sebagai kedaulatan, merupakan pengertian Negara menurut….
a. Miriam Budiardjo
b. Joko Sutomo
c. Sunarko
d. George Jellink
e. Robert Mac Iver
Jawaban: c
20. Suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara ketertiban, menghormati keribadian warga Negara ,melindungi rakyat, dan membuat kesejahteraan umum, merupakan definisi Negara sebagai…
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. Negara intergralistik
e. Negara federal
Jawaban: b
21. Tokoh yang beropini bahwa insan pada hakikatya merdeka dan sama, maka untuk menjamin hak-hak insan didirikan Negara, serta aturan harus menjadi dasar Negara adalah….
a. John Locke
b. Montesquie
c. Sunarko
d. J.J Rousseau
e. Miriam Budiardjo
Jawaban: d
22. Kumpulan insan yang hidup bermasyarakat di wilayah suatu Negara dan mempunyai impian untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik disebut….
a. warga Negara
b. rakyat
c. penduduk
d. orang asing
e. bukan penduduk
Jawaban: b
23. Orang-orang yang berada di wilayah suatu Negara, tetapi status hukumnya sebagai warga Negara lain dan mereka tunduk pada peraturan aturan Negara tempat mereka berada, disebut….
a. penduduk
b. bukan penduduk
c. warga Negara
d. orang asing
e. rakyat
Jawaban: d
24. Unsur mutlak suatru Negara sebagai tempat berhuninya Negara dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat disebut….
a. rakyat
b. penduduk
c. wilayah Negara
d. wilayah daratan
e. wilayah lautan
Jawaban: c
25. Wilayah lautan suatu Negara yang lebih dari 200 mil maritim disebut….
a. ZEE
b. batas zona bersebelahan
c. batas maritim territorial
d. batas landas benua
e. batas garis pantai
Jawaban: a
26. Pola tingkah laris individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dan sistem politik disebut….
a. budaya politik
b. sistem politik
c. infrastruktur politik
d. suprastruktur politik
e. partai politik
Jawaban: a
27. Dibawah ini yang bukan merupakan suprastruktur politik Indonesia adalah….
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
e. LSM
Jawaban: e
28. Di bawah ini yang bukan merupakan insfrastruktur politik Indonesia adalah….
a. partai politik
b. kelompok kepentingan
c. kelompok penekan
d. presiden
e. media komunikasi politik
Jawaban: d
29. Sekelompok insan yang bersatu atau mengadakan kegiatan alasannya ialah adanya kepentingan tertentu disebut….
a. partai politik
b. kelompok penekan
c. kelompok penekanan
d. media komunikasi politik
e. tokoh politik
Jawaban: c
30. Instrumen politik yang berfungsi memberikan gosip dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya adalah….
a. kelompok penekan
b. tokoh politik
c. partai politik
d. kelompok kepentingan
e. media komunikasi politik
Jawaban: e
31. Sbsistem dari sistem sosial merupakan….
a. sistem nilai
b. sistem norma
c. sistem politik
d. sistem keluarga
e. sistem pemerintahan
Jawaban: c
32. Institusi politik yang dipakai oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran selesai adalahuntuk memengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah disebut sebagai….
a. kelompok kepentingan
b. kelompok penekan
c. kelompok politik
d. media komunikasi politik
e. kelompok tokoh politik
Jawaban: b
33. Partai politik ialah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terogsnisasi, yang bertindak sebagai suatu politik, dan bertujuan menguasai pemerintahan, serta melaksanakan budi umum mereka, merupakan pengertian partai politik menurut….
a. Mariam Budiarjo
b. Mostesquieu
c. Sugmund Neumann
d. Roger F. Soltau
e. George Jellineck
Jawaban: d
34. Kata partisipasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu….
a. participatie
b.participation
c. partilipatio
d. participare
d. participationare
Jawaban: a
35. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai semenjak pembuatan keputusan hingga dengan evaluasi keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan disebut….
a. partisipasi sosial
b. partisipasi budaya
c. partisipasi ekonomi
d. partisipasi politik
e. pastisipasi keamanan
Jawaban: d
36. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu….
a. autonomos
b. aoutonomatica
c. autonomaia
d. autonomy
e. automanica
Jawaban: a
37. Keleluasaan daerahuntuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara positif ada dan diharapkan serta tumbuh, hdup, dan berkembang di tempat disebu prinsip otonomi….
a. sluas-luasnya
b. bertanggung jawab
c. nyata
d. satu arah
e. menyeluruh
Jawaban: c
38. Di bawah ini merupakan pemerintah daerah, kecuali….
a. gubernur
b. presiden
c. bupati
d. walikota
e. camat
Jawaban: b
39. Istilah dari yustisi, yaitu….
a. keamanan
b. ketertiban
c. pertahanan
d. peradilan
e. kesejahteraan
Jawaban: d
40. Ampunan yang diberikan presiden kepada orang yang telah dijatuhi eksekusi atas pertimbangan Mahkamah Agung disebut….
a. amnesti
b. reabilitasi
c. abolisi
d. kodlisi
e. grasi
Jawaban: e
41. Sebutkan kekuasaan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945!
Jawaban: Kekuasaan dan kewenangan presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar
(2) Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu wakil presiden
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pesiden memutuskan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya sanggup dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 7A
Presiden dan/atau wakil presiden sanggup diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik apabila terbukti telah melaksanakan pelanggaan aturan berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakl presiden.
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian presiden dan/wakil presiden sanggup diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan peminatan kepadaMhkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melaksanakan pelanggaran aturan berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Pasal 7C
Presiden tidak dpat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwaklan Rakyat.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan jawaban keadaan ancaman ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal pengangkatan duta, presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden mendapatkan penempatan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 14
(1) Presiden memberi pengampunan sanksi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan penghapusan dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undnag-undang.
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusn tertentu dalam pemerintahan
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
42. Sebutkan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan pemerintah!
Jawaban: Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan pemerintah, terdiri atas:
a. Kementerian Sekertariat Negara
b. Kementerian Riset dan Teknologi
c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
d. Kementerian Lingkungan Hidup
e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Politik
g. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
i. Kemeterian Badan Usaha Milik negara
j. Kementerian Perumahan Rakyat
k. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
43. Sebutkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Jawaban: Berikut ini dipaparkan batasbatas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.
a. Batas Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakam negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah maritim Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan maritim lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
b. Batas Wiayah Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia disebelah terpisah jauh dengan daratan India,tetapi keduanya mempunyai batas batas batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India ialah pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
c. Batas Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati korelasi bilateral antar kedua negara wacana batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur,yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).
d. Batas Wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste ialah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999., dahulu Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah Provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, tepatnya di kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi pribadi (ZEE) dan batas landas kontinen.
44. Jelaskan perbedaan apatride dan bipatride!
Jawaban: Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sma sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa X yang menganut asas soli lahir di negara Y yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara Y. Dengan demikian orang tersebut tidak sanggup mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewargnegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa X yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara Y yang menganut asas ius soli. Oleh alasannya ialah ia keturunan bangsa X, maka ia di anggap sebagai warga negara X. Akan tetapi,negara Y juga menganggap ia warga negaranya alasannya ialah berdasarkan tempat lahirnya.
45. Sebutkan komponen-komponen insfrastrujtur politik Indonesia!
Jawaban: Insfrastruktur politik Indonesia meliputi lima komponen yaitu partai politik, kelompok kepentingan, keompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.
46. Jelaskan yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia!
Jawaban: Adapun pengertian warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 945 pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orangorang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
47. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah!
Jawaban: Prinsip otonomi tempat adalah:
a. Otonomi seluas-luasnya.
b. Otonomi merata.
c. Otonomi bertanggungjawab.
48. Bagaimanakah hubngan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah!
Jawaban: Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah tempat dikenal ketika asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsetrasi, asas perbantuan, dan otonomi daerah.
49. Sebutkan fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah!
Jawaban: Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi tempat meiliki tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi layanan.
b. Fungsi pengaturan.
c. Fungsi pemberdayaan antara lain:
1) Menyediakan insfrastruktur ekonomi
2) Menyediakan barag dan jasa objektif
3) Menjembatani konflik dalam masyarakat
4) Menjaga kompetisi
5) Menjamin askes minimal setiap individu kepada barang dan jasa
6) Menjaga stabilitas ekonomi
50. Sebutkan kiprah dan wewenang kepala daerah!
Jawaban: Tugas dan wewenang kepala daerah, termuat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 25, di antaranya sebagai berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
B. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
c. Menetapkan peraturan derah yang telah menerima persetujuan bersama DPRD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah wacana APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f. Mewakili wilayahnya di dalam dan diluar pengadilan.
g. Melaksanakan kiprah dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikianlah gosip yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru para siswa akan lebih semangat lagi dalam berguru demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!
Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA File ini dalam Bentuk .doc File Size 36Kb
Diupload oleh Student-Society
Baca juga yang sejenis
- Soal UTS PKN Kelas 11 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
Pencarian yang paling banyak dicari
- soal uas pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013
- soal pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013
- soal pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 revisi 2016
- contoh soal pkn kelas 10 semester 2 cuilan 6
- soal essay pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013
- soal pilihan ganda pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013
- soal pkn kelas 10 semester 2 cuilan 5
- contoh soal uas ma pkn kls 10 semester 2 2018/2019/2020/2021
