Soal UN dan UNBK Ekonomi Kelas 12 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Halo sobat Student-Society.com, sebentar lagi kita memasuki masa yang dinantikan tunggu, yaitu UJIAN NASIONAL, Nah pada kesempatan kali ini admin ingin mengembangkan pola soal UN dan UNBK Ekonomi untuk adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 12 SMA/MA pada pembahasan kurikulum 2013 beserta dengan kunci jawabannya. Admin juga telah menyiapkan soal tersebut dalam bentuk file .doc, sehingga memudahkan adik adik dalam mengaksesnya. Oiya Seiring dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan muncullah ilmu yang disebut ilmu ekonomi. Menurut Paul A. Samuelson (Sukwiaty, dkk, 2009: 120) mengemukakan bahwa: Ilmu ekonomi sebagai suatu studi perihal sikap orang dan masyarakat dalam menentukan cara memakai sumber daya yang langka dan mempunyai beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi banyak sekali komoditas, untuk kemudian menyalurkannya, baik dikala ini maupun di masa depan kepada banyak sekali individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas maka sanggup disimpulkan bahwa mata pelajaran ekonomi yakni bab dari mata pelajaran di sekolah yang mempelajari sikap individu dan masyarakat dalam perjuangan memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya.
 |
| Contoh UN dan UNBK Ekonomi Kelas 12 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru |
Tujuan Pembelajaran Ekonomi
Dalam proses pembelajaran terlebih dahulu harus menentukan tujuan yang ingin dicapai dan merumuskan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa sehabis mengikuti kegiatan pembelajaran.Pengertian tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh Nana Sudjana (2005: 22) menjelaskan bahwa “tujuan pembelajaran yakni rumusan pernyataan mengenai kemampuan atau tingkah laris yang diharapkan dimiliki atau dikuasai siswa sehabis siswa mendapatkan proses pengajaran”. Sedangkan berdasarkan Wina Sanjaya (2006: 68), “tujuan pembelajaran yakni kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik sehabis mereka mempelajari bahasan tertentu dalam satu kali pertemuan”.Berdasarkan uraian tersebut sanggup disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran yakni kemampuan (kompetensi) atau keterampilan yang diharapkan sanggup dimiliki oleh siswa sehabis mereka mempelajari bahasan tertentu dalam setiap kali pembelajaran berakhir. Karena hanya guru yang mengetahui karakteristik siswa dan karakteristik materi pelajaran yang diajarkan, maka yang bertugas merumuskan tujuan pembelajaran yakni guru.
Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam rumusan indikator tujuan mencar ilmu yakni siapa yang diharapkan mencapai tujuan atau hasil mencar ilmu itu, tingkah laris apa yang diharapkan sanggup dicapai, dalam kondisi yang bagaimana kondisi mencar ilmu sanggup ditampilkan. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional (pembelajaran), memakai penjabaran hasil mencar ilmu dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif (kemampuan intelektual), ranah afektif (sikap), dan psikomotorik atau keterampilan (Nana Sudjana, 2005: 22).
Sebuah proses pembelajaran yang baik hendaknya tidak hanya mengacu pada tujuan / hasil mencar ilmu hingga pada domain kognitif saja, sebaiknya harus mengambarkan keseimbangan antara tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena hakikatnya, tujuan pembelajaran yakni sebagai arah dari proses mencar ilmu mengajar yang diharapkan bisa mewujudkan rumusan tingkah laris yang sanggup dikuasai siswa sehabis siswa menempuh pengalaman belajarnya.
Mata pelajaran ekonomi bertujuan biar penerima didik mempunyai kemampuan sebagai berikut:
- Memenuhi sejumlah konsep ekonomi yang berkaitan insiden dan kasus ekonomi dengan kehidupan sehari-hari. Terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan negara.
- Menampilkan sikap ingin tahu dan terhadap sejumlah konsep ekonomi yang dibutuhkan untuk mendalami ilmu ekonomi.
- Membentuk sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan mempunyai pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat dan negara.
- Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional (Permen 22 Tahun 2006-Standar Isi/Standar Kompetensi Dasar SM).
Ditinjau dari pihak guru materi pembelajaran itu harus diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Ditinjau dari pihak siswa materi asuh itu harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan memakai instrumen evaluasi yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar.
Berdasarkan klarifikasi di atas sanggup disimpulkan bahwa mata pelajaran ekonomi bukanlah mata pelajaran yang bersifat hafalan, sehingga siswa harus diajarkan untuk berekonomi dengan mengenal banyak sekali kenyataan dan insiden ekonomi yang terjadi secara aktual maka pembelajaran ekonomi perlu memakai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa serta diadaptasi dengan kondisi biar tujuan pembelajaran sanggup tercapai.
Soal UN dan UNBK Ekonomi Kelas 12 SMA/MA
Contoh UN dan UNBK Ekonomi Kelas 12 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Bagi sobat Student-Society dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di Student-Society dalam bentuk file doc. Berikut ini yakni rincian Soal UN dan UNBK Ekonomi Kelas 12 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...
Berikut Student-Society memberikan Soal UN dan UNBK Ekonomi Kelas 12 SMA/MA
PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kau anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru
A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!
1. Jelaskan pengertian pembagian kekuasaan!
Jawaban: pembagian kekauasaan yakni proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) menjadi beberapa bab (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa forum negara untuk menghindari pemusatan kekuasaaan (wewenang) pada satu pihak atau lembaga.
2. Jelaskan pengertian kekuasaan direktur berdasarkan John Locke!
Jawaban: kekuasaan direktur berdasarkan John Locke yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Pemegang kekuasaan ekseskutif harus melaksanakan undang-undang dengan baik biar pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan berjalan lancar.
3. Sebutkan kiprah dan wewenang menteri-menteri secara umum!
Jawaban:
a. Memimpin departemen sesuai kiprah pokok yang ditetapkan pemerintah dan membina aparatur departemen yang dipimpinnya.
b. Menentukan kebijakan pelaksanaan bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden.
c. Membina dan melaksanakan kolaborasi dengan departemen, instansi, dan organisasi terkait lainnya untuk memecahkan duduk kasus yang timbul.
4. Sebutkan kiprah dan wewenang presiden!
Jawaban:
a. Membuat undang-undang bersama MPR
b. Menetapkan peraturan pemerintah
c. Memegang kekuasaan yang tertinggi, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
d. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR.
e. Menyatakan keadaan berbahaya
f. Mengangkat dan mendapatkan penempatan duta konsul negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR
g. Memberikan pengampunan sanksi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
h. Memberikan amnesti dan penghapusan dengan memerhatikan pertimbangan DPR
i. Memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur denga undang-undang.
j. Mengangkat dan memberhentikan menteri
k. Mengajukan RUU APBN kepada DPR.
5. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia!
Jawaban: sistem pemerintahan yang bisa disebut juga sebagai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi yakni suatu sistem khas berdasarkan kepribadian Bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari pedoman trias politica Montesquieu. Ajaran trias politica tersebut yakni perihal tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada suatu tubuh mandiri, artinya masing-masing tubuh itu satu sama lain tidak sanggup saling memengaruhi dan tidak sanggup saling meminta pertanggungjawaban.
6. Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkan Zul Afdi Ardian!
Jawaban: Ada dua cara pembagian kekuasaan berdasarkan Zul Afdi Ardian, yaitu secara vertikal dan horizontal.
a. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuaaan berdasarkan tingkatnya. Maksudnya, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, contohnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah tempat dalam negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bab dalam suatu negara federal.
b. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada pembedaaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Zul Afdi Ardian, 1994:62).
7. Tuliskan perbedaan konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu!
Jawaban: John Locke, dalam bukunya yang berjudul Two Treaties of Government mengusulkan biar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut dia biar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaaan, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b. Kekuasaan direktur (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan federatif (melakukan kekerabatan diplomatik dengan negara-negara lain).
Pendapat John Locke inilah yagn mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara. Sedangkan, Montesquieu beropini lain. Menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjual L’esprit des Lois pada tahun 1748 memperlihatkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahaan kekuaaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b. Kekuasaan direktur (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang).
8. Tuliskan isi landasan aturan pemerintahan tempat dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945!
Jawaban: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan tempat provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan terebut, pembagian kekuasaan secara vertikal memperlihatkan pembagian kekuaaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.
9. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. Kekuasaan konstitutif
b. Kekuasaan eksekutif
c. Kekuasaan legislatif
d. Kekuasaan yudikatif
e. Kekuasaan eksaminatif
f. Kekuasaan moneter
10. Sebutkan beberapa forum pemerintah nonkementrian yang ada di Indonesia!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
11. Jelaskan pengertian negara berdasarkan Robert Mac Iver!
Jawaban: Menurut Mac Iver, negara yakni suatu komplotan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh logika dari suatu kekuasaan yang berdaulat.
12. Sebutkan perbedaan res nullius dan res communis!
Jawaban: Res nullius merupakan konsepsi yang menyatakan bahwa bahari itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) dari Inggris. Sedangkan, Res communis merupakan konsepsi yang beranggapan bahwa bahari itu yakni milik masyarakat dunia sehingga tidak sanggup diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh, Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) alasannya yakni konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.
13. Sebutkan pasal yang mengatur pertahanan dan keamanan negara serta bunyinya!
Jawaban: perjuangan pertahanan dan keamanan negara, tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Selain itu, juga terdapat dalam Pasal 30.
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam perjuangan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kekerabatan kewenangan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam perjuangan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
14. Uraikan bunyi Pasal 28 E ayat (1) dan (2)!
Jawaban: Negara menjamin kebebasan beragama bagi rakyatnya. Hal ini dijamin oleh konstitusi negara, yaitu pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat berdasarkan agamanya, menentukan pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
15. Jelaskan apa saja cara-cara yang sanggup dilakukan oleh warga negara dalam perjuangan bela negara untuk mempertahankan NKRI?
Jawaban:
a. Pendidikan kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran
c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib
d. Pengabdian sesuai profesi.
16. Jelaskan yang dimaksud dengan pertahanan dan keamanan!
Jawaban: pertahanan dan keamanan negara merupakan unsur pokok dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Negara melibatkan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara sebaai bentuk hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bela negara yakni segala perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gannguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara yakni segala upaya pertahanan bersifat semesta yang pelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kwajaibanwarga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana sanggup dimengerti sebagai suasana “bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan”. Dalam kajian tradisonal, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar.
17. Jelaskan yang dimaksud dengan res communis!
Jawaban: Res communis merupakan konsepsi yang beranggapan bahwa bahari itu yakni milik masyarakat dunia sehingga tidak sanggup diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh, Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) alasannya yakni konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.
18. Sebutkan bunyi pasal yang mengatur perihal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Jawaban: Wilayah NKRI berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yakni sebuah negara kepulauan yagn berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wilayah NKRI berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan tempat yang diatur dengan undang-undang.
19. Sebutkan bentuk-bentuk batas wilayah daratan!
Jawaban: batas wilayah daratan suatu negara dengan wilayah daratan negara lain sanggup berbentuk:
a. Batas alamiah, sepert sungai, danau, pegunungan, lembah, dan hutan
b. Batas buatan, menyerupai pagar tembok, patok besi, pagar kawat berduri, dan pos penjagaan
c. Batas secara geografis, batas berdasarkan geofisika, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Misalnya batas geografis Indonesia yakni 60o LU, 110o LS, 95o BT dan 141o BT.
20. Jelaskan yang dimaksud wilayah ekstrateritorial!
Jawaban: wialayah ekstrateritorial yakni wilayah suatu negara yagn berada di luar wilayah negara itu. Menurut aturan internasional yagn mengacu pada Kongres Wina (1815) dan Kongres Aachen (1818), perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain merupakan wilayah ekstrateritorial.
21. Jelaskan definisi negara sebagai organisasi politik!
Jawaban: Mac Iver dalam bukunya The Modern State menyatakan bahwa, negara sebagai organisasi politik merupakan suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara keteriban, menghormati kepribadian warga negara, melindungi rakyat, dan membuat kesejahteraan umum. Menurut pandangannya, negara sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, yaitu melaksanakan kehendak anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini membedakan antara negara dan organisasi kemasyarakatan (selain negara) bahwa negara dilengkapi kekuasaan tertinggi (kedaulatan).
22. Jelaskan pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo!
Jawaban: definisi negara berdasarkan Miriam Budiardjo yakni organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik
23. Sebutkan hakikat negara berdasarkan Miriam Budiardjo!
Jawaban: berdasarkan Prof. Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Sifat memaksa
b. Sifat monopoli
c. Sifat meliputi semua (all-embracing)
24. Sebutkan teori negara berdaulat di udara!
Jawaban: Teori negara berdaulat di udara sebagai berikut.
a. Teori keamanan
b. Teori pengawasan
c. Teori udara
25. Jelaskan yang dimaksud pemerintahan yang berdaulat!
Jawaban: pemerintahan yang berdaulat yakni penyelenggara negara yang mempunyai kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara di negara tersebut. Pemerintah tersebut mempunyai kedaulatan ke dalam maupun ke luar.
26. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem politik!
Jawaban: sistem politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan banyak sekali kegiatan dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya.
27. Sebutan komponen-komponen suprastruktur politik Indonesia!
Jawaban: Lembaga suprastruktur politik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi MPR, DPR, DPD, presiden danwakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan forum penyelenggara pemerintahan lainnya menyerupai menteri, jaksa, polisi, dan TNI.
28. Sebutkan kiprah dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah!
Jawaban: kiprah dan wewenang DPD yaitu:
a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, kekerabatan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, kekerabatan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh dewan perwakilan rakyat maupun pemerintah.
c. Memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang pajak, pendidikan, dan agama.
d. Memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
e. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, kekerabatan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
f. Menerima hasil investigasi keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan materi membuat pertimbangan bagi dewan perwakilan rakyat perihal rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.
29. Sebutkan kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945!
Jawaban: adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut.
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
30. Sebutkan fungsi partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia!
Jawaban: beberapa fungsi partisipasi politik yakni sebagai berikut.
a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya mengakibatkan arena politik untuk memperlancar perjuangan ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari laba masyarakat.
b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat alasannya yakni bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting.
c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Dalam hal ini, orang berpartisipasi dalam politik dianggap sanggup dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu menyerupai untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, dan melancarkan karir bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.
d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, menyerupai kekuasaan batin perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas sasaran yang telah ditetapkan.
31. Sebutkan hak-hak anggota DPR!
Jawaban: Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan kiprah dan wewenangnya mempunyai beberapa hak, yaitu:
a. Hak interpelasi, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah
b. Hak angket, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah
c. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah.
d. Hak inisiatif, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk mengajukan usul rancangan undang-undang kepada pemerintah.
e. Hak amademen, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat utuk mengadakan perubahan terhadap suatu rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah.
f. Hak bertanya, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk memberikan pertanyaan kepada pemerintah
g. Hak budget, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat utuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
h. Hak petisi, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk memberikan usul dan pendapat kepada pemerintah
i. Hak imunitas, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk tidak sanggup dituntut dimuka pengadilan alasannya yakni pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat DPR.
J. Hak protokoler, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau program resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
k. Hak menentukan dan dipilih dalam pemilihan umum.
l. Hak membela diri dalam proses peradilan
m. Hak keuangan dan administratif.
32. Sebutkan unsur-unsur partisipasi politik!
Jawaban: unsur-unsur partisipasi politik, yaitu:
a. Adanya kegiatan, yaitu kegiatan warga negara baik perorangan maupun kelompok.
b. Adanya unsur sukarela, artinya dilakukan secara tulus dan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.
c. Dilakukan secara legal, artinya tidak bertentangan dengan aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Memiliki tujuan, yaitu menentukan pemimpin/pejabat negara dan memengaruhi kebijakan pemerintah/tindakan penguasa. Kegiatan tersebut meliputi memberikan bunyi dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai/kelompok kepentingan, dan mengadakan kekerabatan dengan pejabat pemerintah maupun anggota partai.
33. Sebutkan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945!
Jawaban:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c. Dewan Perwakilah Daerah (DPD)
d. Presiden dan Wakil Presiden
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Konstitusi (MK)
g. Mahkamah Agung (MA)
h. Komisi Yudisial (KY)
34. Sebutkan tujuh jenis-jenis rapat MPR!
Jawaban:
a. Rapat paripurna majelis
b. Rapat adonan pimpinan majelis dengan pimpinan-pimpinan komisi atau panitia Ad Hoc majelis
c. Rapat pimpinan majelis
d. Rapat tubuh pekerja majelis
e. Rapat Komisi majelis
f. Rapat panitia Ad Hoc majelis
g. Rapat fraksi majelis
35. Sebutkan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi!
Jawaban: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
b. Memutus sengketa kewenangan forum negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
c. Memutus pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
e. Memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.
36. Sebutkan prinsip pokok yang terkandung dalam demokrasi Pancasila!
Jawaban:
a. Pemerintahan berdasarkan hukum
b. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
c. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
d. Pelaksanaan pemilihan umum
e. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.
f. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
g. Menjunjung tinggi tujuan dan keinginan nasional
37. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi DPD!
Jawaban: DPD mempunyai fungsi:
a. Pengaturan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
38. Sebutkan kiprah BPK berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23E ayat (1)!
Jawaban: Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E ayat (1) bahwa “Untuk menyidik pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang bebas dan mandiri”. Sesuai pasal ini, BPK merupakan forum negara yang bebas dan berdikari dengan kiprah khusus menyidik pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil investigasi keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang.
39. Jelaskan yang dimaksud partisipasi politik!
Jawaban: Partisipasi politik yakni keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai semenjak pembuatan keputusan hingga dengan evaluasi keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam banyak sekali proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, namun ikut serta dalam kegiatan politik yang telah dibuat.
40. Sebutkan kekuasaan MPR berdasarkan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 hasil amandemen!
Jawaban:
a. Melakukan perubahan dan memutuskan UUD
b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden
c. Memberhentikan presiden/atau wakil presiden dalam masa jabatannya berdasarkan UUD.
41. Sebutkan lima hal yang menjadi urusan pemerintah pusat!
Jawaban: hal-hal yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu:
a. Politik luar negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustisi
e. Moneter dan fiskal nasional
f. Agama
42. Jelaskan yang dimaksud dengan desentralisasi!
Jawaban: desentralisasi yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada tempat otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
43. Jelaskan perbedaan otonomi tempat dan tempat otonom!
Jawaban: otonomi tempat yakni kewenangan yang diberikan kepada tempat otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna da hasil guna penyelenggaraan pemerintah, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tempat otonom yakni kesatuan masyarakat yagn mempunyai batas tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.
44. Sebutkan tugas-tugas DPRD kabupaten/kota!
Jawaban: kiprah DPRD kabupaten/kota, yaitu:
a. Membentuk peraturan tempat kabupaten bersama kepala daerah.
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan tempat mengenai APBD kabupaten yang diajukan oleh kepala daerah.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tempat dan APBD kabupaten.
d. Mengusulakn pengangkatan kepala dan wakil kepala tempat kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan ratifikasi pengukuhan dan/atau pemberhentian.
e. Memilih wakil kepala tempat dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah tempat kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kolaborasi internasional yang dilakukan oleh pemerintah tempat kabupaten.
h. Meminta laporan keterangan pertangungg tanggapan kepala tempat dalam menyelenggarakan pemerintah tempat kabupaten.
i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kolaborasi dengan tempat lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban tempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. Melaksanakan kiprah dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
45. Sebutkan hak-hak yang dimiliki DPRD kabupaten/kota!
Jawaban: hak-hak DPRD yaitu:
a. Hak interpelasi
b. Hak angket
c. Hak menyatakan pendapat
d. Hak untuk mengatur dalam peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
46. Jelaskan perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah!
Jawaban: Pemerintah pusat yakni pemerintah yang memegang kendali pusat atau menyusun dengan membagi-bagi wilayah pemerintah daerah. Adapun pemerintah tempat yakni penyelenggaraan urusan pemerintah tempat dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
47. Sebutkan kiprah presiden dalam bidang legislatif!
Jawaban: kiprah presiden dalam bidang legislatif, yaitu:
a. Memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat (UUD 1945 pasal 5 ayat 1).
b. Berhak memutuskan peraturan pemerintah pengganti UU (UUD 1945 pasal 22 ayat 1).
48. Jelaskan susunan organisasi setwapres!
Jawaban: susunan organisasi setwapres:
a. Sekretaris wakil presiden
b. Deputi bidang politik
c. Deputi bidang ekonomi
d. Deputi bidang kesra
e. Deputi bidang dukungan pengawasan pelanggaran, pemerintahan dan pembangunan
f. Deputi bidang administrasi
49. Jelaskan perbedaan antar menteri koordinator dengan menteri departemen!
Jawaban: menteri koordinator mempunyai kiprah untuk mengubungkan atau melaksanakan kolaborasi antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Adapun menteri departemen yakni menteri yang memimpin departemen.
50. Sebutkan kiprah dari menteri koordinator!
Jawaban: Tugas menteri koordinator melaksanakan kolaborasi antara satu menteri dengan menteri yang lainnya.
51. Jelaskan perihal hak DPRD!
Jawaban: hak-hak DPRD, yaitu:
a. Hak interpelasi
b. Hak angket
c. Hak menyatakan pendapat
d. Hak untuk mengatur dalam peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
52. Sebutkan tiga unsur pokok yang terkandung dalam pengertian otonomi daerah!
Jawaban: tiga unsur pokok dalam otonomi daerah:
a. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat wilayahnya sendiri.
b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah
c. Otonomi tempat masih dalam lingkup atau kerangka NKRI bukan bertujuan membentuk negara dalam negara.
53. Sebutkan laba dari otonomi daerah!
Jawaban: laba otonomi daerah:
a. Masyarakat di tempat merasa diberi tanggung jawab yang lebih untuk membangun wilayahnya sendiri.
b. SDA dan SDM yang terdapat di tempat menjadi lebih diberdayakan.
c. Prioritas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keinginan dan keinginan masyarakat.
d. Pengawasan masyarakat terhadap pembangunan lebih efektif
e. Kebijakan yang diambil pemerintah menjadi lebih sesuai dengan ciri, karakter, dan tradisi tempat setempat.
f. Masyarkat di tempat makin terpacu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
54. Jelaskan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam membentuk tempat otonom!
Jawaban:syarat-syarat membentuk tempat otonom baru:
a. Syarat administrasi
b. Syarat teknis
c. Syarat fisik kewilayahan.
55. Sebutkan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004!
Jawaban: tujuan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu untuk mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Contoh UN dan UNBK Ekonomi Kelas 12 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru para siswa akan lebih semangat lagi dalam mencar ilmu demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!
Soal UN dan UNBK Ekonomi Kelas 12 SMA/MA File ini dalam Bentuk .doc
Diupload oleh Student-Society
Baca juga yang sejenis
- RPP Untuk Kelas 1 SD / MI Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018/2019
- RPP Untuk Kelas 2 SD / MI Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018/2019
- RPP Untuk Kelas 3 SD / MI Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018/2019
- RPP Untuk Kelas 4 SD / MI Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018/2019
- RPP Untuk Kelas 5 SD / MI Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018/2019
- RPP Untuk Kelas 6 SD / MI Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018/2019
Pencarian yang paling banyak dicari
- soal try out ekonomi 2018,2019,2020,2021
- soal un ekonomi sma dan kunci jawaban
- soal unbk ekonomi kelas 12
- soal un ekonomi 2018 dan kunci jawaban
- soal un ekonomi 2019 dan pembahasannya
- soal un ekonomi 20120 dan pembahasannya
- soal unbk ekonomi 2019
- download soal usbn ekonomi sma 2019
