Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Halo sahabat Student-Society.com dimana saja berada, pada kesempatan yang baik ini, admin ingin membuatkan Soal untuk mata pelajaran PKN atau disebut dengan kwarganegaraan. Mata pelajaran yang admin bagikan ini khsusus untuk adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 10 SMA/MA, soal ini sudah admin sediakan juga kunci jawabannya. Sehingga adik bisa memperlajarinya dengan mengerjakan soal soal latihan. Oiya PKN yaitu suatu pendidikan dialogial yang mengkaji dan membahas perihal Rule of law, HAM, politik, dan demokrasi dengan harapan akseptor didik paham dan bisa berpikir kritis serta sanggup berpartisipasi dalam berpolitik secara bakir balig cukup akal dan demokrasi yang bertanggung jawab.
Kelemahannya antara lain :
Otonomi Daerah
Otonomi tempat yaitu kewajiban yang diberikan kepada tempat otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan
Pelaksanaan otonomi tempat di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu tempat sanggup diubahsuaikan oleh pemerintah tempat dengan memperhatikan potensi dan kekhasan tempat masing-masing.
Landasan Hukum
Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Bagi sahabat Student-Society dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di Student-Society dalam bentuk file doc. Berikut ini yaitu rincian Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...
Berikut Student-Society memberikan Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA
PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kau anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru
A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!
1. Berikut wujud partisipasi terhadap konstitusi negara yang diterapkan dalam sekolah, kecuali....
a. taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah
b. melaksanakan agenda acara OSIS dengan baik
c. mengembangkan perilaku sadar dan rasional
d. melaksanakan hasil keputusan bersama
e. taat dan patuh terhadap orang tua
jawaban: e
2. Wujud partisipasi terhadap konstitusi negara sanggup dimulai dari....
a. negara
b. diri sendiri
c. pemerintah
d. keluarga
e. masyarakat
jawaban: b
3. Hubungan pembukaan teradap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kekerabatan yang bersifat....
a. kausa-organik
b. satu kesatuan yang erat
c. hierarki piramida
d. penjelasan
e. sistematis
jawaban: b
4. Aturan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 diatur didalam....
a. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945
d. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
e. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945
jawaban: c
5. Berikut ciri-ciri konstitusi Negara, kecuali....
a. bersifat adil semoga suatu bentuk pemerintahan sanggup dijalankan secara demokrasi
b. melindungi asas demokrasi
c. membuat kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat
d. membuat kedaulatan tertinggi yang berada di tangan pemerintah
e. menentukan suatu hukum
jawaban: d
6. Pancasila sebagai dasar negara tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada....
a. Alinea 3
b. Alinea 1
c. Alinea 2
d. Alenia 4
e. Alenia 1 dan 2
jawaban: d
7. Jiwa dan semangat persatuan yang telah menjiwai kehidupan masyarakat Indonesia tersirat dalam Pancasila yaitu sila ke....
a. Satu
b. Tiga
c. Lima
d. Dua
e. Empat
jawaban: b
8. Sumber dari segala sumber aturan di Indonesia adalah....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. TAP MPR
c. Peraturan Pemerintah
d. Pancasila
e. Undang-undang
jawaban: d
9. Berikut tujuan adanya konstitusi Negara, kecuali....
a. memperlihatkan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
b. membebaskan kekuasaan
c. melindungi HAM
d. Pedoman penyelenggaraan Negara
e. pedoman pembubaran Negara
jawaban: e
10. Hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam praktek ketatanegaraan Indonesia adalah....
a. Konvensi
b. Pancasila
c. Undang-Undang Dasar 1945
d. Undang-undang
e. Konstitusi
jawaban: a
11. Seseorang yang mempunyai dua atau lebih kewarganegaraan disebut....
a. bilateral
b. multilateral
c. bipatride
c. apatride
d. stelsel aktif
jawaban: c
12. Penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan aturan alasannya yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari Negara lain disebut...
a. devrivation
b. renunciation
c. representator
d. depriator
e. termination
jawaban: e
13. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kekerabatan darah atau keturunan disebut....
a. Ius sanguinis
b. Ius soli
c. kewarganegaraan tunggal
d. kewarganegaraan ganda
e. asas tempat kelahiran
jawaban: a
14. Warganegara yang baik yaitu warganegara yang sanggup memakai haknya secara bertanggung jawab untuk....
a. kemanusiaan
b. pamer
c. kemasyarakatan
d. persatuan
e. kekeluargaan
jawaban: a
15. Berikut kewajiban sebagai warganegara Indonesia, kecuali....
a. menjaga dan melestarikan lingkungan
b. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
c. hidup rukun dengan sesama
d. membayara pajak
e. patuh, taat dan menjalankan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku
jawaban: b
16. Berikut cara-cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali....
a. kelahiran
b. kematian
c. pernikahan
d. pengangkatan
e. permohonan kewarganegaraan
jawaban: b
17. Setiap orang yang bertempat di suatu negara dalam waktu tidak terbatas, dan terdiri dari warganegara dan bukan warganegara disebut....
a. warganegara
b. penduduk
c. masyarakat
d. warga masyarakat
e. bukan warganegara
jawaban: b
18. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada menteri.....
a. Hankam
b.Sosial
c. Kehakiman
d. Luar Negeri
e. Dalam negeri
jawaban: c
19. Istilah konstitusi di Negara Inggris adalah....
a. constituer
b. constitution
c. constitutie
d. copnstituere
e. verfassung
jawaban: b
20. Berikut wujud partisipasi terhadap konstitusi Negara yang diterapkan dalam masyarakat, kecuali....
a. menjunjung tinggi norma-norma pergaulan
b. mengikuti acara yang ada dalam karang taruna
c. mengembangkan perilaku sadar dan rasional
d. menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui banyak sekali kegiatan
e. sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama
jawaban: c
21. Hak untuk menentukan suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif disebut....
a. hak asasi
b. hak opsi
c. hak repudiasi
d. eigendom
e. postal
jawaban: b
22. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi, aspirasi, serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai....
a. keteraturaan negara
b. ketentuan negara
c. impian bangsa
d. tujuan pendidikan
e. tujuan nasional
jawaban: e
23. Konstitusi dikatakan kaku apabila....
a. gampang dianalisi
b. gampang diperbaharui
c. gampang diganti
d. sulit dirubah
e. gampang dirubah
jawaban: d
24. Seseorang yang memperoleh kewarganegaraan melalui pengangkatan yaitu seorang anak abnormal yang .....
a. kalau memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraaan ganda
b. tidak pernah dijatuhi pidana alasannya melaksanakan tindak pidana penjara satu tahun atau lebh
c. pengangkatan anak itu memperoleh penetapan pengadilan
d. telah berusia, delapan belas tahun atau lebih
e. sehat jasmani dan rohani
jawaban: c
25. Menurut pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, hal-hal yang mengenai warganegara dan penduduk diatur dalam....
a. UU
b. Perda
c. PP
d. Perpu
e. Kepres
jawaban: a
26. Dalam bahasa politik, persamaan kedudukan warganegara biasa disebut dengan istilah....
a. property right
b. political right
c. personal equality
d. right of legal quality
e. political equality
jawaban: c
27. Berikut yang termasuk persamaan kedudukan dibidang sosial-budaya adalah....
a. Diperlakukan secara diskriminatif
b. mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum
c. mendapat proteksi hukum
d. mendapat kewarganegaraan
e. mendapat pendidikan
jawaban: e
28. Berikut persamaan kedudukan dalam bidang hukum, kecuali....
a. diberlakukan secara diskriminatif
b. mendapat kewarganegaraan
c. memperoleh pelayanan pendidikan
d. mendapat proteksi hukum
e. mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum
jawaban: c
29. Kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah....
a. Pancasila
b. Undang-undang dasar
c. Peraturan daerah
d. Peraturan pemerintah
e. Undang-undang
jawaban: b
30. Prinsip persamaan kedudukan warganegara merupakan ciri khas negara....
a. Agraris
b. demokrasi
c. bilateral
d. multilateral
e. liberal
jawaban: b
31. Berikut bentuk aturan di Indonesia, kecuali....
a. Undang-undang
b. Undang-undang Dasar
c. PERPU
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Masyarakat
jawaban: e
32. Berikut merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Terdapat kekerabatan yang bersahabat antara ekstekutif dan legislatif
b. Eksektutif sanggup membubarkan parlemen
c. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif
d. Kabinet dibuat oleh tubuh legislatif berdasarkan hasil pemilu
e. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada parlemen
jawaban: b
33. Pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif disebut.....
a. Bicameral
b. Kabinet ministerial
c. Kabinet presidensial
d. Trias politica
e. Moncreameal
jawaban: d
34. Kabinet yang dalam pelaksanaan kiprah dipertanggungjawabkan kepada presiden disebut kabinet....
a. Presidensial
b. Liberalis
c. Sosialis
d. Komuniks
e. Parlementer
jawaban: a
35. Struktur politik dalam suasan pemerintahan, yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengambilan dan pelaksanaan keputusan disebut....
a. sistem politik
b. struktur politik
c. infra struktur
e. supra struktur
jawaban: e
36. Fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi....
a. legislatif
b. pengawasan
c. kontrol
d. anggaran
e. pengambilan keputusan
jawaban: legislatif
37. Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orentasi, nilai-niali dan impian yang sama disebut.....
a. kelompok penekan
b. kelompok kepentingan
c. partai politik
d. media komunikasi politik
e. pers
jawaban: c
38. Proses pembentukan perilaku dan organisasi politik anggota masyarakat disebut dengan.... politik
a. sosialisasi
b. komunikasi
c. budaya
d. psikologi
e. budaya
39. Berikut yaitu lembaga-lembaga yang termasuk di dalam supra struktur politik Indonesia, kecuali....
a. Mahkamah konstitusi
b. Badan Pemeriksa Keuangan
c. Partai politik
d. Pemerintah Daerah
e. Dewan Perwakilan Rakyat
jawaban: c
40. Kegiatan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat disebut....
a. sistem
b. politik
c. sistem politik
d. kebijakan
e. ketentuan
jawaban: b
Demikianlah warta yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru para siswa akan lebih semangat lagi dalam mencar ilmu demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!
 |
| Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru |
Desentraliasi atau Otonom Daerah
Desentralisasi
Desentralisasi yaitu suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada forum lembaga pemerintah daerah. Kelebihan desentralisasi yaitu :- Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan mempe-ringan administrasi pemerintah pusat.
- Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah tempat tidak perlu menunggu arahan dari pusat.
- Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.
- Dapat mengurangi birokrasi dalam arti jelek alasannya keputusan sanggup segera dilaksanakan.
Kelemahannya antara lain :
- Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
- Keseimbangan dan kesesuaian antara majemuk kepentingan tempat sanggup lebih gampang terganggu.
- Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
- Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang usang alasannya memerlukan negosiasi yang bertele-tele.
- Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.
Otonomi Daerah
Otonomi tempat yaitu kewajiban yang diberikan kepada tempat otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan
Pelaksanaan otonomi tempat di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu tempat sanggup diubahsuaikan oleh pemerintah tempat dengan memperhatikan potensi dan kekhasan tempat masing-masing.
Landasan Hukum
- UU nomer 1 tahun 1945 perihal KND
- UU nomer 18 tahun 1965 perihal pokok-pokok pemerintah daerah
- UU nomer 22 tahun 2009 perihal Pemerintah Daerah
- UU nomer 32 tahun 2004 perihal Pemerintah Daerah
- Perpu nomer 3 tahun 2005 perihal perubahan atas UU pada poin e
- Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 perihal Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Pasal 18 Undang-Undang Dasar pada Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan.
Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomin Daerah di Indonesia
Terdapat 2 nilai dasar :- Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (Eenheidstaat)
- Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA
Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Bagi sahabat Student-Society dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di Student-Society dalam bentuk file doc. Berikut ini yaitu rincian Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...
Berikut Student-Society memberikan Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA
PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kau anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru
A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!
1. Berikut wujud partisipasi terhadap konstitusi negara yang diterapkan dalam sekolah, kecuali....
a. taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah
b. melaksanakan agenda acara OSIS dengan baik
c. mengembangkan perilaku sadar dan rasional
d. melaksanakan hasil keputusan bersama
e. taat dan patuh terhadap orang tua
jawaban: e
2. Wujud partisipasi terhadap konstitusi negara sanggup dimulai dari....
a. negara
b. diri sendiri
c. pemerintah
d. keluarga
e. masyarakat
jawaban: b
3. Hubungan pembukaan teradap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kekerabatan yang bersifat....
a. kausa-organik
b. satu kesatuan yang erat
c. hierarki piramida
d. penjelasan
e. sistematis
jawaban: b
4. Aturan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 diatur didalam....
a. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945
d. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
e. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945
jawaban: c
5. Berikut ciri-ciri konstitusi Negara, kecuali....
a. bersifat adil semoga suatu bentuk pemerintahan sanggup dijalankan secara demokrasi
b. melindungi asas demokrasi
c. membuat kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat
d. membuat kedaulatan tertinggi yang berada di tangan pemerintah
e. menentukan suatu hukum
jawaban: d
6. Pancasila sebagai dasar negara tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada....
a. Alinea 3
b. Alinea 1
c. Alinea 2
d. Alenia 4
e. Alenia 1 dan 2
jawaban: d
7. Jiwa dan semangat persatuan yang telah menjiwai kehidupan masyarakat Indonesia tersirat dalam Pancasila yaitu sila ke....
a. Satu
b. Tiga
c. Lima
d. Dua
e. Empat
jawaban: b
8. Sumber dari segala sumber aturan di Indonesia adalah....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. TAP MPR
c. Peraturan Pemerintah
d. Pancasila
e. Undang-undang
jawaban: d
9. Berikut tujuan adanya konstitusi Negara, kecuali....
a. memperlihatkan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
b. membebaskan kekuasaan
c. melindungi HAM
d. Pedoman penyelenggaraan Negara
e. pedoman pembubaran Negara
jawaban: e
10. Hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam praktek ketatanegaraan Indonesia adalah....
a. Konvensi
b. Pancasila
c. Undang-Undang Dasar 1945
d. Undang-undang
e. Konstitusi
jawaban: a
11. Seseorang yang mempunyai dua atau lebih kewarganegaraan disebut....
a. bilateral
b. multilateral
c. bipatride
c. apatride
d. stelsel aktif
jawaban: c
12. Penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan aturan alasannya yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari Negara lain disebut...
a. devrivation
b. renunciation
c. representator
d. depriator
e. termination
jawaban: e
13. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kekerabatan darah atau keturunan disebut....
a. Ius sanguinis
b. Ius soli
c. kewarganegaraan tunggal
d. kewarganegaraan ganda
e. asas tempat kelahiran
jawaban: a
14. Warganegara yang baik yaitu warganegara yang sanggup memakai haknya secara bertanggung jawab untuk....
a. kemanusiaan
b. pamer
c. kemasyarakatan
d. persatuan
e. kekeluargaan
jawaban: a
15. Berikut kewajiban sebagai warganegara Indonesia, kecuali....
a. menjaga dan melestarikan lingkungan
b. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
c. hidup rukun dengan sesama
d. membayara pajak
e. patuh, taat dan menjalankan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku
jawaban: b
16. Berikut cara-cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali....
a. kelahiran
b. kematian
c. pernikahan
d. pengangkatan
e. permohonan kewarganegaraan
jawaban: b
17. Setiap orang yang bertempat di suatu negara dalam waktu tidak terbatas, dan terdiri dari warganegara dan bukan warganegara disebut....
a. warganegara
b. penduduk
c. masyarakat
d. warga masyarakat
e. bukan warganegara
jawaban: b
18. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada menteri.....
a. Hankam
b.Sosial
c. Kehakiman
d. Luar Negeri
e. Dalam negeri
jawaban: c
19. Istilah konstitusi di Negara Inggris adalah....
a. constituer
b. constitution
c. constitutie
d. copnstituere
e. verfassung
jawaban: b
20. Berikut wujud partisipasi terhadap konstitusi Negara yang diterapkan dalam masyarakat, kecuali....
a. menjunjung tinggi norma-norma pergaulan
b. mengikuti acara yang ada dalam karang taruna
c. mengembangkan perilaku sadar dan rasional
d. menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui banyak sekali kegiatan
e. sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama
jawaban: c
21. Hak untuk menentukan suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif disebut....
a. hak asasi
b. hak opsi
c. hak repudiasi
d. eigendom
e. postal
jawaban: b
22. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi, aspirasi, serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai....
a. keteraturaan negara
b. ketentuan negara
c. impian bangsa
d. tujuan pendidikan
e. tujuan nasional
jawaban: e
23. Konstitusi dikatakan kaku apabila....
a. gampang dianalisi
b. gampang diperbaharui
c. gampang diganti
d. sulit dirubah
e. gampang dirubah
jawaban: d
24. Seseorang yang memperoleh kewarganegaraan melalui pengangkatan yaitu seorang anak abnormal yang .....
a. kalau memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraaan ganda
b. tidak pernah dijatuhi pidana alasannya melaksanakan tindak pidana penjara satu tahun atau lebh
c. pengangkatan anak itu memperoleh penetapan pengadilan
d. telah berusia, delapan belas tahun atau lebih
e. sehat jasmani dan rohani
jawaban: c
25. Menurut pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, hal-hal yang mengenai warganegara dan penduduk diatur dalam....
a. UU
b. Perda
c. PP
d. Perpu
e. Kepres
jawaban: a
26. Dalam bahasa politik, persamaan kedudukan warganegara biasa disebut dengan istilah....
a. property right
b. political right
c. personal equality
d. right of legal quality
e. political equality
jawaban: c
27. Berikut yang termasuk persamaan kedudukan dibidang sosial-budaya adalah....
a. Diperlakukan secara diskriminatif
b. mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum
c. mendapat proteksi hukum
d. mendapat kewarganegaraan
e. mendapat pendidikan
jawaban: e
28. Berikut persamaan kedudukan dalam bidang hukum, kecuali....
a. diberlakukan secara diskriminatif
b. mendapat kewarganegaraan
c. memperoleh pelayanan pendidikan
d. mendapat proteksi hukum
e. mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum
jawaban: c
29. Kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah....
a. Pancasila
b. Undang-undang dasar
c. Peraturan daerah
d. Peraturan pemerintah
e. Undang-undang
jawaban: b
30. Prinsip persamaan kedudukan warganegara merupakan ciri khas negara....
a. Agraris
b. demokrasi
c. bilateral
d. multilateral
e. liberal
jawaban: b
31. Berikut bentuk aturan di Indonesia, kecuali....
a. Undang-undang
b. Undang-undang Dasar
c. PERPU
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Masyarakat
jawaban: e
32. Berikut merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Terdapat kekerabatan yang bersahabat antara ekstekutif dan legislatif
b. Eksektutif sanggup membubarkan parlemen
c. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif
d. Kabinet dibuat oleh tubuh legislatif berdasarkan hasil pemilu
e. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada parlemen
jawaban: b
33. Pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif disebut.....
a. Bicameral
b. Kabinet ministerial
c. Kabinet presidensial
d. Trias politica
e. Moncreameal
jawaban: d
34. Kabinet yang dalam pelaksanaan kiprah dipertanggungjawabkan kepada presiden disebut kabinet....
a. Presidensial
b. Liberalis
c. Sosialis
d. Komuniks
e. Parlementer
jawaban: a
35. Struktur politik dalam suasan pemerintahan, yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengambilan dan pelaksanaan keputusan disebut....
a. sistem politik
b. struktur politik
c. infra struktur
e. supra struktur
jawaban: e
36. Fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi....
a. legislatif
b. pengawasan
c. kontrol
d. anggaran
e. pengambilan keputusan
jawaban: legislatif
37. Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orentasi, nilai-niali dan impian yang sama disebut.....
a. kelompok penekan
b. kelompok kepentingan
c. partai politik
d. media komunikasi politik
e. pers
jawaban: c
38. Proses pembentukan perilaku dan organisasi politik anggota masyarakat disebut dengan.... politik
a. sosialisasi
b. komunikasi
c. budaya
d. psikologi
e. budaya
39. Berikut yaitu lembaga-lembaga yang termasuk di dalam supra struktur politik Indonesia, kecuali....
a. Mahkamah konstitusi
b. Badan Pemeriksa Keuangan
c. Partai politik
d. Pemerintah Daerah
e. Dewan Perwakilan Rakyat
jawaban: c
40. Kegiatan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat disebut....
a. sistem
b. politik
c. sistem politik
d. kebijakan
e. ketentuan
jawaban: b
Demikianlah warta yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru para siswa akan lebih semangat lagi dalam mencar ilmu demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!
Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA File ini dalam Bentuk .doc File Size 39Kb
Diupload oleh Student-Society
Baca juga yang sejenis
- Soal UTS PKN Kelas 11 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
- Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
Pencarian yang paling banyak dicari
- soal uas pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013
- soal pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013
- soal pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 revisi 2016
- contoh soal pkn kelas 10 semester 2 cuilan 6
- soal essay pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013
- soal pilihan ganda pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013
- soal pkn kelas 10 semester 2 cuilan 5
- contoh soal uas ma pkn kls 10 semester 2 2018/2019/2020/2021
